Lampung Tengah – (KIM) – Anggaran Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang diduga diselewengkan oknum Camat itersebut, bersumber dari Dana APBD Tahun 2024 total anggarannya sebesar Rp. 1.996.713.937.
Dari total anggaran tersebut yang dianggarkan, ada beberapa item anggaran program kegiatan kantor yang telah digunakan diduga telah terjadi praktik korupsi.
Adapun anggaran program kegiatan kantor Kecamatan Padang Ratu yang terindikasi praktik korupsi diluar anggaran penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 1.547. 091.037. antaralain yaitu;
1. Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN sebesar Rp.132.278.700.
2. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah Rp.183.794.200.
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp.19.267.000.
4. Penyediaan peralaran rumah tangga Rp.14.987.200.
5. Penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD kec. Padang Ratu Rp.144.750.000.
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Rp. 15.700.000.
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Rp.26.400.000.
8. Pemeliharaan milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Rp.91.450.000
Adapun modus praktik korupsi yang dilakukan oknum Camat tersebut, dengan cara melakukan Mark Up anggaran, memanipulasi SPJ anggaran kegiatan dan bahkan ada indikasi beberapa items kegiatan tidak dilaksanakan alias fiktif.
Namun oleh oknum camat Padang Ratu dimanipulasikan SPJ anggarannya, seolah olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan.
Akibat dugaan praktik korupsi yang dilakukan oknum. Tentunya sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat Lampung Tengah.
Guna mengantisipasi kejahatan anggaran itu, diharapkan agar aparat hukum seperti, Polda Lampung, Kejati dan BPKP Lampung segera melakukan penyelidikan, penyidikan dan pengauditan terhadap oknum Camat tersebut.
(Red)
