Lampung Tengah – (KIM) – Proyek APBD adalah proyek-proyek pembangunan atau kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disahkan oleh DPRD. Proyek-proyek ini mencakup berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Proyek APBD setiap tahunnya bisa berupa pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, puskesmas, dan proyek infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ketua PWRI Lampung Tengah Ferry Arief merasa prihatin mendengar kasak kusuk tentang suara sumbang kopelan proyek APBD 2025 menjadi polemik dan perbincangan di kalangan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat dan para Lembaga Swadaya mayarakat sebagai fungsi kontrol sosial di kantor PWRI Lampung Tengah ketika memperbincangkan era kepemimpinan Bupati Ardito Wijaya dan Wakilnya I Komang Koheri yang mempunyai visi misi Berbenah menjadi tanda tanya.Menurut Ferry Arief, imbas dampak politik pasca setelah dilantiknya kepala daerah kabupaten Lampung Tengah yang terpilih dari hasil pilkada 2024 dan seratus hari kerja, menurutnya sudah mulai tampak terbaca ombak dan arah angin kepemimpinanya.
Para pendukungnya yang merasa punya andil besar mulai merapatkan dirinya masing masing untuk dapat mendominasi turut mengatur proyek proyek APBD Lampung Tengah Tahun 2025. Sepertinya sarat dengan kepentingan politik. Bahkan diduga ada salah satu anggota DPRD Lamteng yaitu (RK) yang menjadi sorotan dan perbincangan publik punya andil besar untuk menata siapa saja yang akan diberi kopelan proyek. Bahkan tersebar rumor Kantor dan dinas dinas yang mempunyai kegiatan APBD, para pejabatnya bungkam tidak berani memberikan jawaban ketika ditanya soal proyek di instansinya.
Kami telah menelusur kebenaran rumor tersebut ketika mengkonfirmasi ke beberapa Kantor dan dinas bertemu dengan pejabat yang mempunyai kewenangan, ternyata benar ada salah satu pejabat yang sepertinya ada rasa takut untuk menjawab pertanyaan kami. Intinya ada pihak ketiga yang dekat dengan Bupati dan wakil Bupati yang punya andil besar memberi bisikan politis dan mempengaruhi kebijakan,” Ungkap Ketua PWRI Lampung.
Menurut Ferry Arief, visi misi Berbenah Lampung Tengah jika pola yang di jalankan kepala daerah tidak searah dengan kebijakan yang transparan dan tidak mendengarkan suara masyarakat akan tidak sesuai dengan harapan.
Mengutip filosofi kearifan lokal Lampung Tengah, Pejabat pemangku kebijakan Lampung Tengah harus mengerti dan memahami serta menerapkan, PETUWO LIMO (Filsafat nenek moyang) penduduk lokal
1.Nemui nyimah ( ramah tamah)
2.Nengngah nyappur ( tidak membeda beda kan, di dalam pergaulan)
3.Sakai Sembayan ( tolong menolong)
4.Pi’il, Sengngirei ( beradab)
5.Bejukuk Be’ad’ek ( rasa mencintai dan, adat istiadat Senin budaya Lampung Tengah).
“Lampung Tengah berbenah jangan sampai ternoda oleh kepentingan segelintir kelompok yang tidak memperhatikan asas demokrasi ekonomi”, Himbau Ferry Arief.
Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perekonomian. Asas-asas demokrasi ekonomi mencakup prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(Red)
